Berita Sumsel

Tingkatkan Kapasitas Keuangan Desa Melalui Dana Desa

Wakil Bupati OKI HM Rifai, SE dalam kegiatan bursa inovasi desa yang digelar di Gedung Kesenian Kayuagung, Senin (11/12).

Kayuagung, Kabarsumsel.id  – Kepala Desa (Kades) sebagai ujung tombak pemerintahan dituntut untuk berinovasi dan berkreasi dengan memanfaatkan Dana Desa (DD). Dengan begitu, diupayakan akan menjadi momentum awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PaDeSa).

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati OKI HM Rifai, SE dalam kegiatan bursa inovasi desa yang digelar di Gedung Kesenian Kayuagung, Senin (11/12).

Wabup mengungkapkan, pemerintah telah berupaya meningkatkan kapasitas keuangan desa melalui DD yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diharapkan desa dapat mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya secara efektif dalam upaya kesejahteraan masyarakat desa.

“Melalui undang-undang No 6/2014 tentang desa memberikan kewenangan kades antara lain kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa. Ya, diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di desa yang meliputi aspek sosial, budaya dan ekonomi, serta memulihkan penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai kesatuan masyarakat yang kuat dan mandiri,” ucap Wabup.

Dari tahun 2015 hingga 2017 ini, kata Wabup, Pemkab OKI telah menerima DD APBN yang diperuntukan bagi 314 desa defenitif. Dimana sistem transfer daerah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan selanjutnya ditransfer ke 314 Rekening Kas Desa (RKD).

“Laporan realisasi dari serapan penggunaan DD dari tahun 2015 sampai Desember 2017 diharapkan desa dapat mandiri dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa demi meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan di desa masing-masing serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya.

Disamping itu, pihaknya pula meminta pemerintah desa dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa sehingga mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan benar secara mandiri berlandaskan tranparansi.

“Melalui lembaga ekonomi mikro pedesaan, salah satunya adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dikelola secara swadaya dan mandiri oleh masyarakat desa. Kedepan, pemerintah desa harus mampu menggali potensi desa guna mewujudkan “DESA MANDIRI” sehingga nantinya tidak bergantung dengan DD maupun bantuan keuangan lainnya dari pemerintah,” ucapnya.

Seraya menambahkan program bursa inovasi desa tingkat Kabupaten OKI merupakan salah satu upaya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur di desa melalui pemanfaatan DD secara lebih berkualitas dengan strategi pengembangan berkelanjutan, khususnya dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan sosial dasar, serta infrastruktur desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemerintah Masyarakat Desa, Hj Nursula, S.Sos., mengatakan, dasar pelaksanaan kegiatan Bursa Inovasi Desa Tingkat Kabupaten OKI tahun 2017 ini berdasar Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa No 22/2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan lainnya.

“Bursa Inovasi Desa Tahun 2017 ini memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka memadukan langkah dan strategi pelaksanan pembangunan sehingga terciptanya sinergi diantara para pemangku kepentingan pembangunan desa, pada khususnya pembangunan daerah tertinggal dan pembangunan transmigrasi pada umumnya,” jelasnya.

Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan agar tersampaikannya pengalaman baik oleh pelaku Program Pembangunan Masyarakat Desa (PBMD) dalam implementasi Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa, serta tersampaikannya pengalaman kreatif dan inovatif dari pelaku program dalam pelaksanaan DD.

“Tujuan khusus dari penyelenggaraan kegiatan ini antara lain, adanya inovatif kreatif teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat desa, adanya rumusan strategis pengelolaan perekonomian desa yang kreatif, pelayanan sosial desa dan pemberdayaan masyarakat desa, adanya rumusan inovasi desa dalam pemanfaatan DD, membagi kegiatan inovasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk lisan maupun tulisan serta membangun komitmen desa untuk saling melakukan adaptasi inovasi,” jelasnya.

Editor : FSS

Beri Komentar

Tinggalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

STIA
To Top