Hukum

Warga Binaan Kurang Mampu, Berhak Mendapat Bantuan Hukum Gratis

Baturaja, Sumseltoday.com – Tim Penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan memberikan penyuluhan tentang bantuan hukum kepada warga binaan pemasyarakatan di Cabang Rutan Muaradua (sabtu, 1/09/2018) dan di Rumah Tahanan Negara Baturaja (Minggu, 2/09/2018).

Penyuluhan hukum ini diikuti sekitar 50 orang warga binaan di masing-masing UPT, gunanya memberikan pemahaman. “walaupun mereka di balik jeruji besi yang statusnya masih tahanan ataupun napi berhak mendapatkan pendampingan atau pembelaan dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM RI, ini sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, ujar Asnedi.

Asnedi yang selaku Ketua Tim penyuluh didampingi penyuluh hukum Mulyana, Mona Teruna, Nelly Rusmania dan Hendra Feizal sebagai anggota tim penyuluh menjelaskan “tidak semua WBP mendapat bantuan hukum ini, hanya mereka yang kurang mampu dgn dibuktikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau desa setempat domisili atau tempat tinggal napi sesuai KTP”, paparnya.

Warga Binaan Mengikuti Penyuluhan Bantuan Hukum

Asnedi menambahkan, pihaknya tetap mengakomodir narapidana yang domisilinya jauh, “bagi narapidana yang domisilinya jauh, pihak Rutan akan memberikan bantuan untuk pembuatan SKTM”, tuturnya.

Mulyana menambahkan bahwa penerima bantuan hukum akan didampingi dari penyidikan sampai dengan proses pengadilan, namanya litigasi. Ada juga non litigasi dengan cara berikan sosialisasi dan konsultasi hukum.

Kepala Rutan Baturaja Herdianto mengatakan, penyuluhan tentang bantuan hukum ini merupakan program dari Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham), dan pertama kali di sosialisasikan di Rutan Baturaja, hal senada juga diungkapkan oleh Reza Kacabrutan Muaradua bahwa kegiatan luhkum sangat bermanfaat utk memberikan informasi hukum terhadap para warga binaannya.

Selain itu juga tim penyuluh menyajikan materi mengenai tata tertib di lapas dan rutan, implementasi HAM di lapas/rutan dan materi mengenai penggunaan uang virtual bagi WBP sebagaimana amanat Permenkumham ttg tatib Lapas dan Rutan. (*)

Beri Komentar

Tinggalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

STIA
To Top