Hukum

Wujudkan Masyarakat Sadar Hukum, Tim Penyuluh Hukum Kemenkumham Sumsel Beri Sosialisasi Kadarkum

Foto Bersama Tim Penyuluhan KADARKUM, Jumat (20/7)

Palembang, INFOSUMATERA.COM – Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum di Wilayah Palembang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menggelar sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

Kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan memberikan edukasi bagi masyarakat untuk memahami produk hukum sebagai sebuah payung hukum dalam berperilaku di tengah keluarga dan masyarakat.

Menurut Budi, Kepala Sub Bagian Penyuluh dan Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel kegiatan Penyuluhan Hukum ini dilakukan secara berkala di beberapa kelurahan di wilayah Palembang. “Sosialisasi Kadarkum hari ini dilakukan di dua kelurahan di Kota Palembang, yakni Kelurahan 5 Ulu dan Kelurahan 7 Ulu”, tutur Budi, Jumat (20/7/2018).

Lebih lanjut, Budi menambahkan kegiatan sosialisasi Kadarkum ini merupakan bentuk penyuluhan hukum yang persuasif, edukatif, dan komunikatif supaya masyarakat dapat terlibat secara aktif. “Dengan adanya Keluarga Sadar Hukum diharapkan perilaku kehidupan bersosialisasi sesuai dengan norma dan aturan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”, ujarnya.

Tim penyuluh yang sekaligus narasumber pada kegiatan tersebut dibagi menjadi dua, di Kelurahan 5 Ulu oleh Nelly Wati, Zulkipni, dan Nelly Rusmania. Sedangkan Kelurahan 7 Ulu oleh Asnedi, Mona, dan Novi. Turut hadir juga pada kesempatan itu Lurah 7 Ulu, Heryanto serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Adapun materi penyuluhan Program Keluarga Sadar Hukum di Palembang yang menjadi Prioritas Sasaran Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan ini diantaranya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-U No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Salah satu tim penyuluh Zulkipni, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa dalam kehidupan ini kita diatur dengan norma-norma. “Berbicara hukum didalamnya mengandung norma dan aturan, yakni bagaimana mengatur orang hidup tertib, tentram dan rukun, jika melanggar norma yang berlaku, maka tentunya akan ada sanksi hukum yakni berhadapan dengan aparat penegak hukum, hal ini tentunya tidak kita harapkan terjadi,” katanya.

Sementara itu, Ratusan warga dari dua kelurahan yang menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut tampak antusias, mereka menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber serta banyak warga bertanya terkait peraturan tersebut.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai masyarakat awam, seperti materi KDRT yang disampaikan bapak Asnedi tadi, Alhamdulillah dengan adanya penyuluhan tadi dari tidak tahu sekarang tahu terkait aturan dan sanki-sanksinya”, ujar salah satu warga 7 Ulu. (Rilis/*:Asnedi/Nelly/Dera)

Beri Komentar

Tinggalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

STIA
To Top