Bisnis

YLKI: Aturan Dinilai Tak Jelas, Lahat Marak Toko Modern Ilegal

ylki lahat

YLKI: Aturan Dinilai Tak Jelas, Lahat Marak Toko Modern Ilegal

Kabarsumsel.com, LAHAT – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat angkat bicara terkait maraknya toko modern ilegal. Sanderson Syafe’i menilai aturan pendirian toko modern di Kabupaten Lahat tidak jelas sehingga kini mulai marak toko modern ilegal yang sebelumnya menjadi bahasan khusus dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Lahat, Herliansyah SH MH, Wakil Ketua I, Drs Farhan Berza MM dan dihadiri segenap anggota dewan lainnya .

Sanderson, Kamis (09/6/2016), mengatakan di Lahat ini paling mudah pendirian toko modern tanpa izin. Makanya banyak pengusaha toko modern berdiri di Lahat.

“Apalagi di sini juga tak ada aturan soal jarak toko modern dengan pasar tradisional. Padahal di Jakarta itu semua sudah diatur,” katanya.

Berdasarkan data YLKI Lahat hingga tahun 2015, kata dia, jumlah toko Modern di Kabupaten Lahat lebih kurang ada 40 gerai.

“Tapi kenapa jumlahnya hingga 40-an namun CSR yang dikucurkan sangat sedikit, dibandingkan laba yang diperolehnya di Lahat,” katanya.

Sanderson, mengatakan pihaknya meminta agar instansi terkait menindak tegas toko modern yang tak berizin untuk segera ditutup.

“Namun kenyataan di lapangan, toko modern tetap beroperasi seperti biasa. Tentu saja, saya yakin toko modern ini diduga memiliki beking sehingga berani tetap buka meski tak mengantongi izin” katanya.

Kepala Disperindag Kabupaten Lahat sebelumnya mengatakan hingga kini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lahat belum pernah mengeluarkan izin usaha toko modern (IUTM) kepada toko modern di luar kota.

“Kami hingga sekarang belum pernah mengeluarkan IUTM terhadap toko swalayan yang beroperasi di luar kota Lahat. Jadi baik Indomaret maupun Alfamart yang buka sekarang belum mengantongi IUTM,” katanya.

Pihaknya belum mengeluarkan IUTM bagi Indomaret mapun Alfamart karena surat pengajuan dari mereka tidak lengkap.
Untuk bisa mendapatkan IUTM, toko swalayan harus mengajukan permohonan yang ditujukan Disperindag dengan melampirkan di antaranya IMB, HO dan izin prinsip. Ternyata pengelola toko swalayan tersebut kurang dalam izin prinsip.

“Karena syarat permohonan itu masih kurang tentu kami belum bisa mengeluarkan IUTM dan toko modern yang tidak memiliki UITM seharusnya tidak boleh beroperasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPPTPMD Lahat, Elfa Edison SH mengatakan, intinya memang untuk usaha perdagangan Indomaret atau sejenisnya dilapangan tetap diawasi, khususnya mengenai perizinannya. Sejauh ini, baru usaha-usaha Indomaret yang berada di wilayah dalam kota saja yang bisa dikatakan berizin.

“Sementara, untuk Indomaret dikawasan luar kota, seperti di Desa Ulak Pandan, Merapi Barat, atau yang di Desa Tanjung Aur, Kikim Tengah memang masih bermasalah dilapangannya,” ungkap Elfa Edison.

Adapun masalah dimaksud yaitu karena belum dikantonginya izin atau restu dari masyarakat setempat. Dimana dari total 6 usaha waralaba yang berdiri di luar Kecamatan Kota Lahat, 2 Desa yakni, Tanjung Aur, Kikim Tengah dan Ulak Pandan, Merapi Barat kehadirannya mendapat penolakan dari masyarakat setempat, pasalnya, akan berdampak kepada pedagang kelontongan maupun tradisional berada disekitarnya, sehingga mengakibatkan sepinya pembeli.

“Jika kedepan tetap aturan masih tidak jelas, bukan tak menutup kemungkinan besar akan mematikan ekonomi kerakyatan karena menjamurnya pasar modern yang merambah desa-desa, sebagai pihak eksekutor penegak perda yang ada peranan Pol PP ditunggu masyarakat untuk menutup Pasar Modern Indomaret,” tegasnya Sanderson.

Beri Komentar

Tinggalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

STIA
To Top