BENGKULU, infosumatera.com-Pemerintah Provinsi Bengkulu tak ingin kehilangan momentum. Saat Helmi Hasan dan Mian resmi memimpin, mesin birokrasi dipacu untuk merealisasikan program 100 hari.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengumpulkan seluruh kepala OPD dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Merah Putih, Senin 10 Maret 2025.
Fokus utama pertemuan: memastikan setiap janji kampanye dapat segera diwujudkan dalam tindakan nyata.
Berbagai program dirancang, tiga sektor utama menjadi prioritas. Pertama, perbaikan infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas dan kenyamanan warga.
Kedua, penyediaan ambulans gratis bentuk layanan kesehatan darurat lebih mudah diakses.
Ketiga, program BPJS Kesehatan gratis agar masyarakat tidak terbebani biaya berobat.
Selain itu, kepedulian sosial menjadi perhatian utama, dengan rencana santunan bagi anak yatim sebagai bagian dari kebijakan inklusif yang lebih luas.
“Bangun jalan, ambulans gratis, BPJS Kesehatan gratis, hingga menyantuni anak yatim—ini yang akan kita kejar dalam 100 hari ke depan,” tegas Herwan.
Program 100 hari ini tidak berbicara tentang pembangunan fisik dan pelayanan kesehatan. Helmi – Mian juga membawa pendekatan baru dalam pemerintahan, yakni membangun komunikasi lebih dekat dengan masyarakat.
Inovasi yang diperkenalkan adalah penggunaan TikTok sebagai platform aduan resmi, memungkinkan warga menyampaikan keluhan langsung kepada gubernur tanpa harus melalui birokrasi berbelit.
“Sekarang masyarakat tidak perlu bingung mau mengadu ke mana. Cukup buka TikTok, cari akun Helmi Hasan, sampaikan keluhan, dan akan langsung ditindaklanjuti,” jelas Herwan.
Inisiatif ini menandakan perubahan besar dalam pola komunikasi pemerintahan.
Jika sebelumnya aduan masyarakat harus melewati proses administrasi yang panjang, kini semuanya bisa dilakukan dalam hitungan menit.
Helmi – Mian ingin menunjukkan mereka bukan hanya hadir di kursi pemerintahan, tetapi siap mendengar dan bertindak cepat.
Selain memastikan jalannya program-program utama, OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu juga didorong untuk menyusun program prioritas masing-masing.
Herwan menyebutkan lebih dari 40 usulan telah masuk dan akan diselaraskan dengan visi gubernur agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Setiap OPD harus menyiapkan program prioritasnya. Kita tidak ingin ada program yang hanya sekadar formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.[Tedy & Rangga]
