,

Kejati Bengkulu Sita Aset PTM Mega Mall terkait Dugaan Korupsi Senilai Puluhan Miliar Rupiah

oleh -34 Dilihat
Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) r melakukan penyitaan terhadap aset milik Pemerintah Kota Bengkulu berupa tanah dan bangunan Pasar Tradisional Modern (PTM) Mega Mall, Rabu 21 Mei 2025.

BENGKULU, infosumatera.com- Kejati Bengkulu semakin fokus dalam mengusut dugaaan kasus korupsi yang melanda di sekitar Kawasan Pusat Perbelanjaan besar di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

Paling baru,Korps Adhyaksa tersebut melalui Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) resmi melakukan penyitaan terhadap aset milik Pemerintah Kota Bengkulu berupa tanah dan bangunan Pasar Tradisional Modern (PTM) Mega Mall, Rabu 21 Mei 2025.

Penyitaan ini  bagian dari rangkaian penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp50 miliar.

Aset yang disita mencakup lahan seluas 15.662 meter persegi,  terletak di kawasan pusat Kota Bengkulu.

Proses penyitaan dilakukan secara profesional dan tertib, dengan pengamanan ketat oleh empat anggota TNI dari Polisi Militer Korem 041 Garuda Emas.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu, Suwarsono, SH., MH., menjelaskan  langkah ini merupakan tindak lanjut  penyidikan dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan aset milik Pemkot Bengkulu yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan.

“Kami pastikan bahwa penyitaan ini tidak akan mengganggu aktivitas operasional Mega Mall.

Seluruh kegiatan komersial, termasuk aktivitas penyewa maupun pengunjung, tetap dapat berjalan seperti biasa,” tegas Suwarsono saat memimpin langsung proses penyitaan.

Meski estimasi awal kerugian negara berada di atas angka Rp50 miliar, Kejati Bengkulu masih terus melakukan proses perhitungan untuk memastikan nilai pasti kerugian yang timbul akibat kasus ini.

Kejati Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara tegas dan transparan, khususnya dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan aset negara.

Langkah penyitaan ini diharapkan menjadi titik awal dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara sekaligus memperkuat tata kelola aset daerah yang akuntabel.*

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.