BENGKULU, infosumatera.com-Pemprov menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, mengacu kepada visi, misi, serta program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Fokus pembangunan arahnya kepada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dan penguatan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah komoditas,
pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ekonomi kerakyatan.Titik penekanan pada peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar serta konektivitas wilayah.
Langkah ini mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan akses pelayanan dasar masyarakat, serta memperkuat keterhubungan antar wilayah di Bumi Merah Putih.
Pembangunan daerah juga didukung dengan penguatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan
layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta pengarusutamaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Aspek peningkatan daya saing daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik turut menjadi perhatian, melalui reformasi birokrasi, transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, mewakili Gubernur Bengkulu, menyampaikan
besarnya skala dan cakupan pembangunan daerah membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan integrasi antar pemangku kepentingan, tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.
“tujuan dan sasarannya agar pembangunan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar dia saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa 20 Januari 2026.
Implementasi Program Bantu Rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Bengkulu Maju, Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan ,harus disinergikan dalam perencanaan pembangunan daerah antara legislatif dan eksekutif.
Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 merupakan tahapan penting dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Hadir Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal, Kepala Bapperida Yulisweni, perwakilan instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Konsultasi publik rancangan awal RKPD ini dilaksanakan untuk memperoleh masukan yang menitikberatkan pada aspek teknokratis sebagai bahan penyempurnaan perencanaan.
Forum ini juga menjadi wadah untuk menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga berupaya menangkap isu-isu strategis terkini yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan daerah, guna menghasilkan dokumen RKPD yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
