BENGKULU,infosumatera.com-Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus Mengawal Pemerintah Daerah di Bengkulu.
Semua program pembangunan baik tingkat Provinsi maupun kabupaten perlu mendapat pengawalan dari BPKP agar tidak penyimpangan-penyimpangan.
Hal ini disampaikan saat audiensi bersama Plt. Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu, Sugimulyo, di Kantor Gubernur Bengkulu, Senin 23 Juni 2025.
“Kita minta BPKP untuk mengawal agar Pemerintah Provinsi, kabupaten, dan kota benar-benar berada di jalur yang tepat, baik dari sisi penganggaran, perencanaan, hingga pelaksanaan,” ujar Gubernur Helmi Hasan.
Contohnya kata Helmi Kabupaten Bengkulu Utara yang mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ini perlu menjadi perhatian bersama.
“ Kabupaten Kepahiang dan Kaur yang masih mendapat predikat WDP. Ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi dan BPKP agar ke depan seluruh daerah bisa meraih opini WTP tanpa catatan,” jelasnya.
Helmi berharap BPKP dapat membantu Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menindaklanjuti berbagai catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, khususnya dalam pengelolaan aset dan optimalisasi pendapatan daerah.
“Termasuk dalam upaya pemprov memaksimalkan aset dan pendapatan, kita harap BPKP bisa bersinergi dengan Satgassus yang sudah dibentuk,” tutupnya.*
