,

Kunjungi Kabupaten R/L Wagub Mian Tegaskan Infrastruktur Jalan Menjadi Prioritas Utama Pembangunan di Bengkulu

oleh -310 Dilihat
Wagub Bengkulu Mian saat menghadiri Musrembang di Kabupaten Rejang Lebong

BENGKULU, infosumatera.com-Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Rejang Lebong di Kantor Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Kamis (2/4).

Musrenbang RKPD Tahun 2027 tersebut membahas sejumlah program prioritas daerah hingga nasional yang akan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dalam keterangannya, Mian menegaskan  Musrenbang menjadi forum penting untuk menyaring aspirasi masyarakat agar dapat ditetapkan sebagai program prioritas pembangunan.

“Melalui Musrenbang di Rejang Lebong ini, penekanannya adalah kita tidak bisa mengakomodasi semua aspirasi masyarakat. Karena itu, harus dipilah mana yang menjadi prioritas,” kata Mian.

Ia  menegaskan  kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan bersama dirinya akan terus mendorong pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok desa guna mewujudkan pemerataan pembangunan di Provinsi Bengkulu.

Mian berharap masyarakat turut mendukung program pembangunan infrastruktur yang terus digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

“Efisiensi yang terjadi jangan sampai membuat kita menjadi lambat dalam bekerja. Arahan gubernur jelas, yang masuk skala prioritas adalah pembangunan infrastruktur jalan, dengan target seluruh jalan provinsi mulus hingga akhir 2029,” ujarnya.

Selain itu, Mian  mengumumkan pembangunan SMA Garuda akan direalisasikan di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun ini.

“Satu-satunya kabupaten yang akan dibangun SMA Garuda sudah jelas, insyãAllah tahun ini dilakukan peletakan batu pertama,” ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, menambahkan  pembangunan daerah perlu dilakukan melalui pendekatan dari bawah dengan menyerap aspirasi masyarakat secara berjenjang.

“Musyawarah perencanaan pembangunan perlu dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, DPRD, hingga kabupaten untuk menjawab aspirasi masyarakat dan dirumuskan dalam rencana kerja pemerintah daerah,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.