BENGKULU,infosumatera.com-Fakta menarik terungkap bahwa Satuan Tugas Khusus (Satgassus) PAD menjadi Jembatan Dialog persoalan Tambang Emas di Kabupaten Seluma.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan peran penting Satgassus Pendapatan Asli Daerah karena menjadi instrumen komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, terutama terkait isu tambang emas di Kabupaten lantaran menuai penolakan.
“Satgassus kita harapkan bisa menjadi penghubung dengan semua pihak. Termasuk mendengar langsung dari masyarakat, kenapa mereka menolak? Misalnya, apakah karena mereka tidak bisa bekerja di sana” tanya Helmi Hasan, di Balai Raya Semarak, Selasa 10 Juni 2025
Satgassus kata Helmi Hasan tidak hanya menjadi pengawas teknis, tetapi menjadi pula jembatan sosial untuk menggali aspirasi masyarakat, memetakan potensi konflik, dan mencari solusi bersama.
Poyek tambang emas di Seluma dikabarkan memiliki potensi lebih besar dari tambang Freeport di Papua.
“Kita juga akan pelajari bagaimana perusahaan ini mengelola tambang di daerah lain. Apakah profesional? Bagaimana dampak lingkungannya? Semua itu harus jelas,” ujar Helmi.
Helmi Hasan menyoroti pentingnya memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari keberadaan tambang, seperti yang terjadi di daerah lain.
Contohnya praktik di Banyuwangi, Jawa Timur, Pemerintah Daerah memperoleh pendapatan hingga Rp1 triliun per tahun dari saham tambang emas.
“Artinya ada yurisprudensinya. Ini bisa menjadi rujukan,” jelas Helmi.
Pernyataan Gubernur Helmi diamini oleh Irwasda Polda Bengkulu, Brigjend Pol Asep Teddy Nurasyah, S.Ik., yang pernah menjabat sebagai Dirpamobvit di Polda Jawa Timur.
Pengelolaan komunikasi dan manfaat ekonomi dari tambang emas di Banyuwangi dan tambang minyak Bojonegoro kata dia bisa dijadikan contoh.
“Di sana, perusahaan menyalurkan bantuan beras secara rutin kepada warga sekitar tambang. Masyarakat merasa dilibatkan akhirnya ikut menjaga tambang,” ungkap Asep Teddy.
Selanjutnya Gubernur Helmi Hasan menyarankan aperusahaan tambang bersama Satgassus melakukan FGD bersama masyarakat sekitar tambang, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi mahasiswa, dan NGO. Forkompimda seperti kejaksaan dan kepolisian akan dilibatkan dalam FGD ini.
“Kita harus dengar ldari masyarakat, apa alasan mereka menolak? Kalau memang akhirnya harus ditolak, kita tolak bersama-sama Jangan sampai setuju sekarang, tapi ribut di kemudian hari,” tutup Gubernur.*
