BENGKULU, infosumatera.com-Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu punya peran vital dan penting di dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitilisasi Daerah (TP2DD) di Kota dan Kabupaten se-Provinsi Bengkulu.
Hal tersebut terpantau dalam kegiatan High Level Meeting Provinsi Bengkulu di Hotel Mercure Bengkulu Selasa 10 Februari 2026.
Mengingat acara ini sangat krusial bagi TP2DD maka seluruh Bupati, Walikota atau yang mewakili menyempatkan hadir dalam kegiatan ini.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Juwana Hidayat menegaskan Kembali kegiatan merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Bengkulu.
‘’Semua ini tak lain guna mendorong percepatan digitalisasi daerah, ‘’ungkap dia.
Di ketahui digitalisasi adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam berbagai bentuk asapek kehidupan, bisnis, atau sistem, yang mengubah metode manual/ analog menjadi digital untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan dan kualitas layanan.
Ini semua melibatkan pemanfataan digital untuk mengubah cara berinteraksi dan mengoptimalkan operasional.
Di dalam konteks daerah bisa djimanfaatkan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan High Level Meeting TP2DD se-Provinsi Bengkulu dibuka Wakil Gubernur Bengkulu Ir. Mian.
Saat itu dia mengingatkan sekaligus mengajak agar Kepala Daerah melek Digital
Wagub Mian mengatakan digitalisasi menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi penyerapan anggaran.
“Atas nama Gubernur Bengkulu, saya mengajak seluruh kepala daerah yang hadir agar memiliki pemahaman yang jelas terkait program digitalisasi ini, baik dari sisi perencanaan maupun implementasinya, “ungkapnya
Saya juga ditugaskan oleh Gubernur untuk mengawasi seluruh OPD agar penerapan digitalisasi mendukung terwujudnya good governance dan penyerapan anggaran yang lebih baik.
TP2DD ke depan akan lebih difokuskan pada percepatan digitalisasi layanan pemerintah, termasuk sektor pembayaran, guna mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
Pada tahun 2026 Pemprov Bengkulu akan mengoptimalkan berbagai layanan yang memungkinkan untuk didigitalisasi, termasuk layanan pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Ke depan, semua layanan yang bisa dibuat digital akan kita dorong menjadi digital, termasuk UMKM. Saat ini terdapat potensi dana hingga Rp14 triliun untuk pembiayaan UMKM melalui perbankan Himbara, namun tentu harus sesuai prosedur dan memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS,” jelasnya.
