BENGKULU, infosumatera.com-Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) memperkuat sinergi mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terpencil.
Sepanjang tahun 2026, pembangunan listrik pedesaan (Lisdes) direncanakan menjangkau 30 lokasi di sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Kendala Pembangunan Listrik Pedesaan Provinsi Bengkulu Tahun 2026 digelar di Ruang Rapat Merah Putih, Lantai 2 Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa 30 Juni 2026.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, sebagai tindak lanjut Program Lisdes 2026 yang sebelumnya dibahas bersama Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI pada 25 Mei 2026.
Rapat dihadiri perwakilan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Bengkulu, pemerintah kabupaten, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta instansi terkait lainnya.
Herwan Antoni menegaskan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendukung kualitas hidup masyarakat di pedesaan.
“Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen terus mendorong percepatan pembangunan listrik pedesaan agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses energi merata dan berkeadilan,” ujar Herwan.
Percepatan pembangunan listrik memerlukan sinergi seluruh pihak untuk mengatasi berbagai hambatan, mulai dari persoalan administrasi, pembebasan lahan, hingga kendala teknis di lapangan.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Rico Yulyana, menjelaskan Program Lisdes 2026 akan dilaksanakan di 30 lokasi, terbagi dalam dua tahap. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 lokasi telah berstatus clear and clean (CnC), sedangkan delapan lokasi masih menghadapi sejumlah kendala.
Hambatan utama ditemukan di lapangan kata Rico meliputi akses jalan menuju lokasi belum memadai, keberadaan tanaman milik masyarakat menghalangi jalur jaringan listrik, serta proses perizinan karena sebagian trase jaringan melintasi kawasan hutan konservasi.
“Kendala tersebut tersebar di beberapa kabupaten, antara lain Rejang Lebong, Kaur, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Lebong. Sejumlah wilayah bahkan masih belum menikmati layanan listrik secara optimal sehingga masyarakat masih bergantung pada sumber energi alternatif,” jelasnya.
Manager PLN UP2K Bengkulu, Yanuar, menyampaikan rasio desa berlistrik di Provinsi Bengkulu telah mencapai 100 persen, sedangkan rasio elektrifikasi hingga Desember 2025 tercatat sebesar 99,52 persen. Meski demikian, masih diperlukan penguatan jaringan agar seluruh masyarakat memperoleh layanan listrik yang andal.
Pada Tahap I, PLN akan membangun jaringan di 25 lokasi dengan rincian Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 21,5 kilometer, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 31,4 kilometer, serta pemasangan 11 unit gardu distribusi berkapasitas total 550 kVA.
Selanjutnya pada Tahap II, pembangunan akan dilakukan di lima lokasi dengan pembangunan JTM sepanjang 5,52 kilometer, JTR sepanjang 10,63 kilometer, serta tiga unit gardu distribusi berkapasitas total 150 kVA.
“Secara keseluruhan, pembangunan jaringan listrik pedesaan Tahun 2026 di Provinsi Bengkulu meliputi JTM sepanjang 27,03 kilometer, JTR sepanjang 42,07 kilometer, serta 14 unit gardu distribusi dengan total kapasitas 700 kVA,” kata Yanuar.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap program listrik pedesaan ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh kendala yang menghambat pembangunan jaringan listrik diharapkan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui langkah-langkah konkret sehingga target elektrifikasi Provinsi Bengkulu pada 2026 dapat tercapai secara optimal.
