BENGKULU, infosumatera.com-Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Juda Agung, di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/3).
Pertemuan itu berlangsung di lantai III, membahas sejumlah isu strategis pembangunan di Provinsi Bengkulu.
Helmi Hasan menyampaikan berbagai kebutuhan prioritas daerah, mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, hingga program pemberdayaan masyarakat sebagai fokus pemerintah provinsi.
Dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan kata Helmi Hasan sangat penting untuk mempercepat pembangunan di Bengkulu agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas Bengkulu, terutama pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan kesehatan. Harapannya ada dukungan kebijakan dan pembiayaan dari pemerintah pusat agar pembangunan di Bengkulu dapat berjalan lebih cepat,” ujar mantan Wali Kota Bengkulu dua periode ini.
Program pemberdayaan masyarakat juga disampaikansebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga bagaimana masyarakat diberdayakan. Bengkulu ingin memastikan setiap program pembangunan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pemerintah pusat terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan anggaran.
“Kami tentu terbuka untuk mendengar berbagai kebutuhan daerah. Koordinasi seperti ini penting agar program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras dan efektif,” ujar Juda Agung.
Turut mendampingi Gubernur Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Bengkulu.
Melalui pertemuan ini dapat memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah pusat dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan strategis di daerah.
