BENGKULU, infosumatera.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan lima langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain memastikan keamanan pangan, pemerintah daerah mendorong keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai pemasok bahan pangan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Bengkulu, Dr. Hj. Nelly Alesa, S.IP., S.K.M., M.Si., mengatakan, dukungan pemerintah daerah diarahkan agar program MBG tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
“Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan BUMDes. Karena itu, penguatan pasokan pangan lokal, distribusi, dan keamanan makanan menjadi perhatian bersama,” ujar Nelly.
Menurut Nelly, penguatan rantai pasok pangan lokal menjadi salah satu peluang konkret yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah kabupaten dan kota bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis didorong memetakan kelompok tani yang berpotensi memasok beras, sayuran, buah-buahan, dan cabai.
Sementara itu, kelompok peternak ayam petelur dan pedaging dapat memperoleh pendampingan terkait bibit, pakan, vaksinasi, serta akses pasar.
Nelayan dan pelaku usaha pengolahan ikan juga berpeluang menjadi pemasok bahan pangan sepanjang memenuhi standar mutu dan keamanan makanan.
Pengembangan pemasok lokal dirancang melalui empat tahapan, yakni pemetaan produsen, kurasi dan pembinaan, pencocokan kebutuhan dengan SPPG, serta penyusunan kesepakatan pasokan.
Keamanan Pangan MBG Jadi Perhatian
Nelly menjelaskan, dukungan pemerintah daerah juga mencakup penguatan infrastruktur distribusi untuk menjaga kualitas bahan pangan sebelum diolah di SPPG.
Fasilitas yang menjadi perhatian meliputi penyimpanan dingin atau cold storage, kendaraan berpendingin, rumah kemas, dan gudang penyimpanan hasil pertanian.
Menurutnya, fasilitas tersebut penting untuk mendukung distribusi komoditas yang mudah rusak, seperti ikan, ayam, dan produk hortikultura.
Selain distribusi, aspek keamanan pangan menjadi bagian penting dalam penguatan program MBG.
Pemerintah daerah didorong memfasilitasi pendampingan sertifikasi halal, pengujian kualitas air dan sampel makanan, serta pelatihan higiene sanitasi bagi petugas pengolahan pangan.
Dalam rencana penguatan tersebut, Pemprov Bengkulu juga mengusulkan pembentukan tim respons cepat keamanan pangan yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, BPOM, laboratorium, dan instansi terkait.
Tim ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam penerimaan laporan, pengambilan sampel, investigasi, serta tindak lanjut apabila ditemukan persoalan keamanan pangan.
Koperasi dan BUMDes Berpeluang Jadi Pemasok MBG
Lebih lanjut, Nelly menyampaikan bahwa koperasi dan BUMDes memiliki peluang untuk terlibat dalam rantai pasok bahan pangan MBG.
Kedua lembaga ekonomi tersebut dapat berperan sebagai penghubung antara produsen pangan skala kecil dan SPPG.
Melalui skema ini, hasil produksi petani, peternak, dan pelaku usaha desa dapat dihimpun untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dalam jumlah dan jadwal pengiriman tertentu.
Pemerintah daerah juga mendorong pembinaan tata kelola usaha, pencatatan, pengendalian mutu, dan kapasitas distribusi bagi koperasi serta BUMDes.
Di bidang kesehatan, pelaksanaan MBG juga diarahkan terintegrasi dengan layanan Posyandu, khususnya untuk pemantauan pertumbuhan balita, edukasi gizi, serta pendampingan ibu hamil dan menyusui.
Lima Langkah Penguatan MBG di Bengkulu
Nelly menjelaskan, terdapat lima usulan instruksi yang dapat diputuskan Gubernur Bengkulu untuk memperkuat pelaksanaan MBG.
Pertama, pemerintah kabupaten dan kota didorong mengelola sisa pangan SPPG agar dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, pakan ternak, maupun pakan ikan.
Kedua, pemerintah daerah memfasilitasi perangkat pengujian cepat atau food test kit untuk mendukung pengawasan keamanan pangan oleh Satuan Tugas MBG kabupaten dan kota.
Ketiga, dinas terkait menyusun data status sertifikasi halal, jadwal pendampingan, dan langkah penyelesaian sertifikasi.
Keempat, dinas teknis menyusun kebutuhan dan rencana peningkatan produksi komoditas pangan prioritas untuk mendukung ketersediaan bahan baku MBG.
Kelima, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengoordinasikan rencana kerja OPD serta dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Nelly, koordinasi antarlembaga diperlukan agar dukungan pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui kegiatan yang terukur.
Penguatan pasokan pangan lokal, keamanan makanan, dan keterlibatan pelaku ekonomi desa diharapkan dapat memperluas manfaat program MBG bagi masyarakat Bengkulu.
Dengan demikian, pelaksanaan MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga berpeluang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya pangan lokal.*
